Kemenangan SBY-Boediono Satu Putaran Hemat Anggaran

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY-Boediono dalam satu putaran pada Pilpres, Rabu (8/7) telah menghemat anggaran negara mencapai triliunan Rupiah.

"Selaku masyarakat kami jelas menyambut gembira, kami berharap dana yang telah dihemat itu, bisa digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan perbaikan dunia usaha," ucap Ketua Apindo Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Dwi Untung, di Tanjung Balai Karimun (TBK), Kamis.

Dwi Untung menjelaskan khusus untuk permasalahan di Karimun, setelah diresmikan Free Trade Zone (FTZ) oleh SBY, arus investasi seakan-akan berjalan ditempat, disebabkan sarana dan prasarana masih minim.

"Ada tiga hal yang mestinya mendapat prioritas penyelesaian dalam jangka pendek, pertama krisis listrik, pelabuhan dan air bersih, harapan kami setelah SBY kembali menjabat, ketiga permasalahan tadi secepatnya dapat terselesaikan dengan anggaran Pilpres putaran kedua yang telah terselamatkan," harapnya.

Selain itu dia menuturkan kemenangan SBY-Boediono dalam satu putaran, tak hanya menghemat dari sisi material saja, tapi juga dari sisi non material.

"Penyelenggaraan Pilres butuh `energi` yang sangat besar dari semua pihak dan masyarakat pemilih tidak kembali disibukan menyalurkan hak pilihnya untuk kedua kalinya," tuturnya.

Sementara, Amran, tokoh masyarakat, mengharapkan tenaga cadangan yang telah disiapkan untuk putaran kedua oleh presiden terpilih digunakan untuk lebih memfokuskan perhatian pada dunia pendidikan.

"Salah satunya dengan mewujudkan guru-guru yang berdisiplin tinggi sesuai dengan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Fakta di Karimun, guru berdisiplin dan memiliki dedikasi tinggi itu sudah nyaris punah," katanya.

Bila dibandingkan dengan anggaran Kabupaten Karimun yang telah dialokasikan untuk sektor pendidikan sekitar 25 persen dari Rp875 miliar lebih.

"Output dari kegiatan belajar mengajar serta wacana pendidikan gratis masih sangat jauh dari harapan," ucapnya.

Ada tiga alasan dirinya berpendapat seperti itu pertama kualitas guru masih rendah, tidak sedikit dari guru itu `nongkrong` di warung kopi saat jam pelajaran, biaya yang ditetapkan sekolah untuk pembelian baju seragam sangat memberatkan wali murid. (*)

COPYRIGHT © ANTARA