JAYAPURA, KOMPAS.com - Salah satu kriteria pemimpin Indonesia menjelang Pemilu presiden 2009 pada Juli mendatang adalah harus mampu menyelesaikan masalah perekonomian nasional yang semakin berat. "Ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi yang cukup sulit, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang berkomitmen kuat untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis keuangan sekaligus mensejahterakan rakyat," ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Aria Aditya Setiawan di Jayapura, Jumat (21/5).

Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat pada akhir 2008 yang kemudian berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia, menurut Aria, masih akan tetap berlanjut dan menjadi ancaman bagi negeri ini jika tidak segera ditangani dengan serius. Selain itu, dibukanya pasar bebas regional di kawasan Asia Tenggara pada 2015 harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar mempersiapkan semua komponen ekonomi bangsa untuk terlibat aktif di dalamnya dan untuk mempertahankan eksistensi para pengusaha nasional di kancah internasional.

Tantangan yang lebih besar lagi adalah globalisasi pasar bebas yang rencananya dimulai pada 2025. "Bagi pelaku ekonomi yang tidak kuat, baik dari segi kapital maupun sumber daya manusia tentu akan tergilas," kata Aria.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal yang lebih penting untuk menghadapi dinamika ekonomi internasional ini adalah strategi dan kebijakan pemerintah yang harus memihak dan melindungi kepentingan rakyat. Sementara itu, pengelolaan aset nasional secara lebih bijak dan tepat harus dapat terealisir guna mendapatkan keuntungan bagi negara dan bukan hanya kalangan investor asing.

Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi agenda dan komitmen para calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009. Terutama yang berkaitan dengan program ekonomi makro dan mikro.

Berdasarkan data statistik tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 35.000.000 sementara angka pengangguran sebesar 8,46 persen atau 9,43 juta. Di lain pihak, beban hutang luar negeri sebesar 1.429 triliun rupiah dan akan terus membengkak jika pemerintah masih menggantungkan diri pada pinjaman badan keuangan asing, semisal Asian Development Bank (ADB) atau World Bank.